JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menutup Rapat Kerja di Istana Bogor mengakui kelemahan dan kekurangan pemerintahannya.
Salah satuya menurut SBYadalah, bahwa pemerintah belum berhasil memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia yang responsif dan akuntabel. "Itu menjadi sandungan pertama. Harus kita akui," kata SBY.
Selain itu, SBY juga menyadari ketidakpastian hukum menjadi hambatan dan tantangan bagi dunia usaha saat ini.
"Jodohnya adalah kepatuhan pada aturan hukum," imbuhnya.
"Semua harus instropeksi dengan demikian dunia usaha dan investasi ke depan makin baik."
SBY pun membandingkan pemerintahannya dengan era kepemimpinan Soeharto, penguasa 32 tahun. Saat itu kebijakan Soeharto bersifat sentralistik.
"Pemerintahan top down. Presiden bisa berbuat banyak," kata SBY.
SBY mencontohkan masalah pembebasan tanah yang sulit dilakukan pada masa pemerintahannya. Pada masa Presiden Soeharto, pembebasan tanah tidak menuai masalah, beda dengan sekarang yang selalu timbul masalah, apabila ada upaya pembebasan lahan.
Menurut Yudhoyono, tantangan sekarang ini lebih besar. "Kita semua memotret, maka semua itu terkait erat dengan istilah klasik tapi tetap hidup yaitu good governance dan birokrasi yang baik," ujar SBY.
