WNI Ruyati binti Satubi (54), telah dihukum pancung kerana membunuh majikannya di Arab.JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan kebijakan radikal dalam mengatasi persoalan TKI dengan Arab Saudi. Kasus pemancungan TKI seperti Ruyati adalah pukulan telak bagi pemerintah Indonesia. Harus ada pembalasan yang setimpal kepada pemerintah Saudi.
"Tarik Dubes RI di Riyadh dan juga usir Dubes Saudi di Jakarta dalam waktu 7x24 jam. Harus ada tekanan dengan penurunan diplomatik," kata Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, Senin (20/6/2011).
Wahyu menilai, pemerintah selama ini hanya pura-pura panik. Begitu ada kasus TKI meletus seperti Ruyati ini, semua lembaga pemerintah terkait akan ribut bicara tanpa ada implementasi di lapangan.
"Hanya palsu saja, untuk pencitraan," imbuhnya.
Karena itu, agar kasus Ruyati dan penyiksaan TKI tidak lagi terulang, pemerintah harus berani mengambil tindakan. Jangan biarkan harkat dan martabat warga Indonesia seolah tidak berharga tanpa diperjuangkan.
"Tapi saya yakin pemerintah tidak akan berani mengambil tindakan radikal. Paling realistis pemerintah melakukan moratorium," jelasnya.
Pemerintah bisa mencontoh Filipina yang berjuang serius mengurusi pekerjanya yang di Timur Tengah. Bahkan, mereka sampai membuat tim khusus guna menyelesaikan urusan pekerja mereka.
"Filipina sudah membuat standar minimal gaji untuk pekerja mereka baik di Saudi atau Malaysia. Kalau pemerintah kita tidak mempunyai daya tawar, jadi tidak ada standar minimal. Ini juga merusak pasar," imbuhnya.
Wahyu juga menyindir langkah pemerintah yang belum berbuat maksimal atas ratusan TKI yang terancam hukuman mati. "Kita mencatat ada 23 di Saudi dan 345 di Malaysia. Kita berharap pemerintah cepat bertindak," tuturnya.
