BEKASI - - Pemerintah Kota Bekasi menggelar dialog dengan perwakilan jemaah Ahmadiyah di Bekasi, Kamis 11 April 2013. Dialog itu juga dihadiri pejabat dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi.
Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, mengatakan dalam pertemuan itu, pemerintah dan unsur Muspida menawarkan pembinaan untuk jemaah Ahmadiyah sesuai ajaran Islam.
"Mereka menolak dibina dengan ajaran Islam," kata Ahmad Syaikhu di ruang pertemuan Pemerintah Kota Bekasi.
Pemkot Bekasi dan unsur Muspida menawarkan pembinaan ajaran Islam seutuhnya untuk jemaah Ahmadiyah. Pembinaan itu dilakukan karena Ahmadiyah masih menggunakan nama Islam dalam ajarannya.
"Pembinaan itu seperti mengimami dalam salat berjamaah di masjid tempat mereka beribadah, sekaligus mengisi ceramah dan khatib," tuturnya.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, Sukandar Ghozali mengatakan, pembinaan ajaran Islam kepada jemaah Ahmadiyah sebenarnya sudah ditawarkan sejak November 2011. "Tapi mereka menolak," katanya.
Pemerintah dan unsur Muspida tidak akan memaksa jika jemaah Ahmadiyah menolak dibina. Namun, Syaikhu menegaskan, pagar seng di lingkungan masjid Al-Misbah tidak akan dibuka jika jemaah Ahmadiyah masih menjalankan aktivitasnya di masjid itu. "Tidak lagi digunakan untuk aktivitas keagamaan," kata Ahmad Syaikhu.
Menyoal pemagaran yang dilakukan pada Jumat, 5 April 2013 lalu, Pemkot Bekasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan SKB 3 Menteri yang melarang aktivitas Ahmadiyah di Indonesia.
