Rebutan pulau Ambalat antara Indonesia Malaysia bukan hal aneh, karena di dalam negeri sendiri terjadi rebutan wilayah pulau oleh dua propinsi yang berbeda.
Pemerintah Provinsi Jambi hingga kini ngotot ingin menguasai Pulau Berhala. Sementara pulau pulau berjarak 12 mil laut pantai Jambi ini diklaim milik Provinsi Kepulauan Riau. “Kami akan sekuat tenaga memperjuangkan kepemilikan Pulau Berhala,” kata Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi, Kamis (4/6). Adu rebut pulau tersebut sesungguhnya sudah berjalan lebih dari tiga tahun dan kini masih dalam proses pihak Departemen dalam Negeri RI.
Atas dasar bukti yang dimiliki, Zulkifli yakin akan memenangkan perebutan ini. “Berdasarkan topograpi Jambi lebih dekat dan didukung dengan fakta sejarah, bahwa di pulau tersebut terdapat kuburan Orang Kayo Hitam, merupakan raja warga Jambi jaman dulu”, katanya.
Akibat saling klaim ini, maka kedua provinsi, baik Provinsi Jambi maupun Provinsi Kepulauan Riau, saling bahu membahu melakukan pembangunan di pulau itu. Provinsi Jambi misalnya, telah membangun rumah singgah, gedung sekolah dasar dan musalah bagi warga yang menetap di pulau ini. Sementara Kepuluan Riau juga membangun sekolah dasar, dan beberapa unit rumah warga setempat, khususnya warga asal Kepulauan Riau.
Hal serupa terjadi antara DKI Jakarta dan Banten atas 22 pulau di Kepulauan Seribu yang ditetapkan masuk wilayah Jakarta. Kepala Biro Pemerintah Pemerintah Provinsi Banten Syarifuddin mengatakan, pengesahan revisi Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara harus ditinjau ulang.
Penetapan undang-undang itu, kata dia, 22 pulau di Kepulauan Seribu yang secara geografis masuk wilayah Banten tetap masuk wilayah hukum Jakarta. Bahkan dalam revisi undang-undang itu oleh DPR disebutkan secara tegas bahwa 22 pulau yang diklaim milik Banten tetap menjadi milik Jakarta.
Kiriman:
Raden Puteh.
