JAKARTA - Data terbaru UNICEF 2013 dikutip dari laporan Every Child’s Birth Right menjelaskan bahwa dari sekitar 652 juta anak balita di seluruh dunia sepertiganya atau 230 juta jiwa tidak memiliki akta lahir.
Ini menunjukkan kegagalan pemerintah pemimpin global dalam melakukan pendataan anak dan status kesehatannya yang sangat penting. Mereka juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
"Hidup dan mati anak-anak ini tidak pernah diketahui oleh pemerintah pembuat keputusan yang berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka," kata Asteria Aritonang, Campaign Director World Vision Indonesia di Jakarta, Rabu (30/4/2014).
World Vision Indonesia adalah mitra World Vision lembaga swadaya masyarakat internasional yang memberikan perhatian terhadap anak-anak.
Bagaimana di Indonesia? Laporan terbaru Unreached and Uncounted dari World Vision mengacu Susenas 2012 terdapat 50 juta anak yang tidak dicatat kelahirannya. Mereka adalah anak-anak tanpa pencatatan kelahiran dan kematian, ibu dan anak yang meninggal saat persalinan.
Kemudian anak-anak suku dalam dan etnis minoritas, pekerja anak dan anak-anak korban perdagangan manusia, anak-anak tuna wisma dan yatim piatu, anak-anak pengungsi tanpa kewarganegaraan yang diakui dan anak-anak tuna grahita.
"Proses sederhana teramat penting untuk mencatat setiap kelahiran dan kematian di dunia mungkin mudah saja bagi negara-negara maju, namun di wilayah terpencil, miskin, dan penuh kerumitan, hal ini masih menjadi perjuangan tersendiri," katanya.
Terkadang meski telah terdaftar, banyak tantangan lain yang harus dihadapi, seperti perdagangan manusia, ketiadaan tempat tinggal layak huni, pelayanan kesehatan tak memadai.
"Fakta ini membuat mereka termarjinalkan kembali. Bahkan jika mereka atau orangtua mereka meninggal, hal ini bisa jadi tidak tercatat juga," katanya.
