Once Keluar dari Dewa 19?

JAKARTA l SURYA Online — Band Dewa 19 diguncang kabar tak sedap. Once, sang vokalis, disebut-sebut akan segera hengkang dari grup yang dikomandani oleh Ahmad Dhani itu.

Isu Once keluar dari Dewa 19 mulai merebak sejak seminggu lalu. Berdasarkan kabar yang beredar, Once akan mundur karena tak sepaham lagi dengan Dhani. “Once sih sudah ngomong ke bos Aquarius (perusahaan rekaman yang mengontrak Once sebagai penyanyi solo), dia mau fokus solo karier,” ujar seorang sumber Kompas.com, Rabu (1/9/2010).

Belum jelas betul apa yang menjadi penyebab keputusan Once untuk berpisah dengan Dewa 19. Ada yang menyebut bahwa Once mulai jenuh lantaran Dewa 19 mulai melempem, sementara para personelnya disibukkan dengan proyek-proyek musik masing-masing di luar Dewa 19.

Informasi lain menyebutkan, Once mengambil keputusan itu lantaran kecewa dengan bagi hasil yang tak adil dan transparan dari pihak manajemen Dewa 19, Republik Cinta Management (RCM).

Irwan Setyo Budhy Wibowo (Iwan), Internal Affair Dewa 19, belum mau menanggapi kabar rencana pengunduran diri pemilik nama asli Elfonda Mekel itu. “Waduh, saya belum bisa komentar. Saya lagi ada tamu dari Malaysia nih. Nanti aja ya,” kilah Iwan ketika dihubungi Kompas.com lewat telepon genggamnya, Rabu.

Sementara itu, Samsul Huda, salah satu penasihat hukum Dewa 19, yang juga kerabat dekat Dhani, mengatakan bahwa kabar itu tidaklah benar. “Mungkin karena kevakuman Dewa 19, terus dikait-kaitkan dengan hal itu. Enggaklah, orang dia kemarin di SCTV masih main, duet sama Ari Lasso. Sampai saat ini, Once enggak pernah ngomong (pengunduran) itu,” katanya ketika dihubungi secara terpisah.

Pemuda Bali Ajak Perangi Malaysia

Aparat kepolisian berjaga-jaga di depan pintu gerbang Kedubes Malaysia di Jakarta, Senin (23/8/2010)

DENPASAR, KOMPAS.com - Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menegaskan lebih memilih jalur diplomasi dalam pidatonya di markas TNI Cilangkap, tadi malam, namun pernyataan Presiden SBY tersebut tetap tidak memuaskan sejumlah elemen pemuda di Bali.

Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Pemuda Bali Bersatu, Kamis (2/9/2010) tetap ngotot ingin berperang melawan Malaysia karena dinilai sudah keterlaluan. Puncak kemarahan mereka terhadap saudara serumpun ini dipicu oleh penangkapan tiga petugas KKP yang menurut mereka tidak bisa ditolerir lagi.

Puluhan pemuda ini menggelar unjuk rasa di depan monumen perjuangan rakyat Bali Renon untuk mengajak pemuda Bali turun ke medan perang. "Kami siap merelakan jiwa dan raga, pemuda Indonesia jangan diam-diam aja harus berani melawan," Made Arka, ketua KNPI Denpasar dalam orasinya.

Selain berorasi mereka juga membawa spanduk yang isinya menyesalkan pidato Presiden SBY karena terlalu lembek dalam mengambil sikap, seperti "Bapak Presiden SBY jangan biarkan kami dihina negara bonek" dan "martabat bangsa bukan martabak telor di meja perundingan.

Komentar:

wahai pemuda Bali, silahkan membaca sejarah 13 Mei Malaysia, peristiwa itu merobek nyawa setiap insan yang bersalah... setelah itu baru kalian tahu apa itu Malaysia??..

Malaysia Adem Ayem Saja

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah angkat bicara, namun aksi massa tetap saja tak kunjung reda. Ikon wisata indonesia, Bali, pun tak luput dari unjuk rasa menentang Malaysia, Kamis (2/9).

Menurut para pendemo, pidato yang diusung Presiden Yudhoyono semalam dianggap lemah dan tidak tegas. Tidak hanya itu, para pengusaha Malaysia yang mayoritas bekerja di Bank CIMB Niaga, kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, pun ikut menjadi sasaran. Selain mengusir para pengusaha ini dan pendemo juga menuntut pemerintah untuk segera menasionalisasikan seluruh aset Malaysia di Indonesia.

Namun, tidak sedikit pula pendemo yang justru mendukung langkah diplomasi pemerintah. Sepertinya Indonesia sangat dibuat sibuk oleh Malaysia yang kembali membuat ulah ini. Berbagai demonstrasi terus dilakukan, bahkan Presiden sampai harus membuat pidato mengenai konflik ini.

Ternyata, maraknya aksi protes tak berlaku di Malaysia. Negara yang saat ini sedang diributkan, terlihat adem ayem saja. Tak terlihat satu pun surat kabar yang membahas mengenai pidato Presiden SBY semalam.

Presiden Minta Investigasi Menyeluruh

( Foto hiasan )

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku prihatin dengan kerusuhan yang pecah di Buol, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (31/8/2010). Presiden akan meminta pertanggungjawaban pejabat terkait, seperti Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Buol. Kerusuhan tersebut, kata Presiden, tak semata-mata tanggung jawab Polri.

"Kejadian seperti ini sebenernya bisa dicegah kalau semua perangkat yang ada di daerah bekerja dengan baik. Kalau ada amuk massa, gerakan anarkis massa, yang bertanggung jawab menyelesaikan bukan hanya Polri, tetapi gubernur, bupati, camat, pemerintah daerah harus sangat aktif untuk mengelola, berkomunikasi , memberikan penjelasan penerangan dan sebagainya," kata Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (2/9/2010) di Kantor Presiden, Jakarta.

Manakala keadaan ancaman menjadi semakin tinggi, sambung Presiden, TNI yang ada di sana juga harus bisa berkolaborasi dengan Polri untuk mengatasi keadaan. "Kita punya pengalaman di waktu yang lalu, antisipasi yang kurang, sinergi yang tidak baik, respons yang kurang, dan tanggung jawab yang tidak penuh menimbulkan korban yang lebih besar dari yang seharusnya. Saya akan meminta pertanggungjawaban gubernur dan bupati. Saya juga akan bertanya apa yang dilaksanakan TNI di daerah untuk mengatasi masalah ini," sambung Presiden.

Kepala Negara mengatakan, ia melihat rasa tanggung jawab, profesionalisme, sinergi , dan koordinasi yang belum baik. "Seharusnya, pemimpin yang baik mesti mengerti apa yang terjadi. Hari-hari tertentu sudah ada pemicu, sudah ada insiden, sudah ada berita-berita ke sana ke mari, mestinya (ditangani) dengan cepat, responsif, dan tepat, semua resources digunakan," katanya.

Kalau solusinya hanya mengandalkan penambahan 2 SSK personel, hal tersebut tidak tepat. Presiden meminta investigasi menyeluruh atas kasus tersebut. "Bagi yang melanggar hukum, pada saatnya harus ditindak tegas. Tidak boleh membiarkan di negeri ini, anarki demi anarki terus berlangsung. Bagi yang lalai menjalankan tugasnya, perlu mendapatkan sanksi. Siapapun. Karena kalau tidak, akan banyak orang yang lalai di dalam menjalankan tugasnya. Ini mencoreng bulan suci, mencoreng apa yang harus kita lakukan bersama," katanya.

Kepala Negara juga mengatakan, situasi di Buol harus terus dikelola. Presiden tak mau kerusuhan di Buol berubah menjadi kerusuhan hebat seperti yang terjadi di Tanjung Priok, Batam, dan lainnya. "Harus dikawal hari-hari mendatang dengn komunikasi, tokoh diajak bicara, ulama diajak bicara. Saya melihat saat ini belum seperti itu. Saya minta jajaran kabinet juga harus menjamah sampai di situ, memastikan betul sistem bekerja di daerah," katanya.

Bapa sembelih anak jalani pemeriksaan psikiatrik

BEKAS pengawal keselamatan, Muhaimi Sautar, 33, dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Bharu atas tuduhan menyembelih anaknya, Mohamad Adam Muszahffar, 3, dalam kejadian di rumahnya di Kampung Sungai Keladi, 24 Ogos lalu.

KOTA BHARU: Seorang bekas pengawal keselamatan yang menyembelih anaknya sendiri pada Selasa lalu, diperintah menjalani pemeriksaan psikiatrik selepas dihadapkan atas tuduhan melakukan pembunuhan itu di Mahkamah Majistret di sini, hari ini.

Bapa kepada tiga anak, Muhaimi Sautar, 33, dituduh menyebabkan kematian anak keduanya, Mohammad Adam Muzhaffar di rumah mereka di 133, Jalan Atas Paloh, Kampung Sungai Budor, pinggir bandar ini kira-kira jam 11.45 pagi hingga 12 tengah hari pada 24 Ogos lalu.
Tertuduh didakwa melakukan kesalahan terbabit mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, yang jika disabitkan kesalahan, membawa hukuman mati mandatori.

Tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya Timbalan
Pendakwa Raya, Nor Hazimah Ghazali di hadapan Majistret, Mohd Yusoff Yunus.

Muhaimi yang memakai baju lokap berwarna jingga dengan kesan parut kelar pada lehernya, kelihatan tenang sepanjang prosiding berlangsung, sekadar mengangguk tanda memahami pertuduhan yang dibacakan jurubahasa.

Selepas pertuduhan dibacakan, Nor Hazimah memohon kepada mahkamah supaya tertuduh dihantar menjalani pemeriksaan kesihatan mental selama sebulan di hospital psikiatrik.
"Kita memohon tertuduh dihantar ke hospital psikiatrik selama sebulan sebelum sebutan semula kes ini," pohonnya sebelum diluluskan Mohd Yusoff yang kemudiannya menetapkan 30 September ini untuk sebutan semula kes itu.

Akhbar sebelum ini melaporkan seorang kanak-kanak lelaki berusia tiga tahun ditemui mati dengan lehernya terkulai dipercayai disembelih bapanya sendiri.

Sebelum kejadian, mangsa dikatakan mengikut bapanya ke dapur rumah mereka sebelum disembelih menggunakan sebilah pisau.

Kejadian terbabit disedari ibu mangsa sejurus terdengar jeritan anak lelaki tunggalnya itu tetapi tidak mampu berbuat apa-apa melainkan bergegas mendapatkan bantuan penduduk kampung.

Pemangku Timbalan Ketua Polis Kelantan, Asisten Komisioner Mazlan Lazim, berkata selepas membunuh anaknya, suspek cuba membunuh diri secara mencederakan leher sendiri menggunakan senjata sama.

Rakyat Indonesia di Malaysia tak terpengaruh dengan Bendera

PUTRAJAYA 2 Sept. – Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, beliau percaya sebahagian besar rakyat Indonesia yang berada di negara ini tidak akan terpengaruh dengan seruan kumpulan di negara itu dikenali Benteng Demokrasi Rakyat Indonesia (Bendera) agar mereka pulang ke Indonesia dan tidak lagi bekerja di negara ini.

"Saya percaya sebahagian besar mereka yang berada di sini adalah orang yang menghargai apa yang telahpun kita buat untuk menolong mereka dan kita di sini juga amat menghargai pentingnya sumbangan perkhidmatan mereka kepada warga Malaysia.

"Saling memerlukan ini saya fikir adalah sesuatu yang patutnya menjadi asas pertimbangan, bukannya kerana ada seruan pihak di sana.

“Kalau mereka pulang ke sana pun mungkin mereka tak dapat jaminan dari Bendera ke, apa ke, mengatakan mereka akan memperoleh pendapatan dan pekerjaan,” katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan di sini hari ini.

Beliau diminta mengulas laporan akhbar hari ini mengenai gesaan Koordinator Bendera, Mustar Bona Ventura Manurung agar Jakarta segera mencari jalan untuk membawa pulang kira-kira dua juta warga Indonesia yang bekerja di negara ini, dan seterusnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur bagi mempertahankan kehormatan serta kedaulatan negara itu.

Timbalan Perdana Menteri berkata, kerajaan Malaysia juga tidak perlu memberi reaksi terhadap tuntutan berkenaan kerana apa yang lebih penting adalah menyelesaikan masalah secara diplomasi bagi menjaga hubungan jangka panjang kedua-dua pihak. – Bernama

Gerakan anti-Malaysia tidak cerminkan sentimen Indonesia

KUALA LUMPUR 2 Sept. — Tindakan agresif gerakan anti-Malaysia di Indonesia dibangkitkan oleh segelintir pihak sahaja dan ia tidak mencerminkan sentimen keseluruhan rakyat republik itu, kata Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Tan Sri Rastam Mohd. Isa, yang akan menamatkan perkhidmatannya hari ini.

"Saya melihat bahawa tindakan ini tidak mencerminkan sentimen keseluruhan dan saya percaya bahawa kedua-dua kerajaan akan dapat mencari penyelesaian yang baik terhadap isu ini,” katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis perjumpaan dengan kakitangan Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) sempena persaraannya di sini hari ini.

Rastam, 59, akan digantikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha 1 Kementerian Luar, Datuk Mohd. Radzi Abdul Rahman berkuat kuasa esok.

Kumpulan yang menggelar diri sebagai Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) baru-baru ini berdemonstrasi dan melemparkan najis manusia di pekarangan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta serta merancang mengusir keluar rakyat Malaysia dari Indonesia.

Rastam yang pernah berkhidmat sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia pada tahun 1999 berkata, diplomat sentiasa memainkan peranan untuk menentukan hubungan baik antara dua negara. - Bernama