MALANG - Masyarakat diminta tidak menggunakan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) lagi, pada orang yang mengadu nasib di luar negeri.
Istilah ‘buruh migran’ dianggap memiliki ketegasan kepentingan dan posisi tawar para ‘pahlawan devisa’.
Hal ini mengemuka dalam sarasehan budaya bertema Ekspansi Budaya Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Buruh Migran Indonesia, di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Malang, Jawa Timur, Rabu (29/8/2012).
Ketua Pusat Studi dan Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga (Pusham Unair) Bambang Budiono, menyarankan masyarakat dan pemerintah menggunakan istilah buruh migran.
“Kalau tukang sapu, itu masih layak dianggap pekerja, karena tidak ada kepentingannya,” kata Bambang.
Menurutnya, pemerintah juga harus mengubah cara pandang terhadap buruh migran. Selama ini, para buruh migran yang diberangkat ke luar negeri hanya dipandang sebagai pekerja.
Bambang menilai, buruh migran yang mayoritas perempuan dan menjadi pembantu rumah tangga (PRT), bisa berperan sebagai duta budaya.
“Mereka bisa menyiarkan cerita rakyat Indonesia, kuliner khas Indonesia, maupun karya seni budaya Indonesia,” tuturnya.
Untuk itu, Bambang menyarankan pemerintah membekali calon buruh migran dengan beragam pengetahuan.
Selain pengetahuan umum, calon buruh migran harus dibekali dengan hak-haknya. Maka, perlu ada kurikulum khusus yang menjadi bekal bagi calon imigran.
