(PANSUS CENTURY TEMUI MA: Pimpinan Pansus Angket Bank Century Idrus Marham, Gayus Lumbuun, Yahya Sacawirya dan Mahfudz Siddiq saat akan bertemu dengan ketua MA, di Jakarta)JAKARTA- Fraksi Partai Gerindra di DPR sudah terang-terangan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bertanggung jawab atas skandal bailout Bank Century. Partai Gerindra pun secara institusi fraksinya mendesak pemakzulan SBY segera dilakukan. SBY dalam bahaya.
”Yang paling bertanggung jawab jelas komandannya, SBY. Boediono dan Sri Mulyani hanya pelaksana lapangan, jadi yang harus dimakzulkan adalah SBY,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Rindoko dalam keterangan pers resmi Fraksi Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pemakzulan (lebih populer disebut impeachment) adalah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Pemakzulan bukan selalu berarti pemecatan atau pelepasan jabatan. Namun hanya merupakan pernyataan dakwaan secara resmi, mirip pendakwaan dalam kasus-kasus kriminal, sehingga hanya merupakan langkah pertama menuju kemungkinan pemecatan.
Saat pejabat tersebut telah dimakzulkan, ia harus menghadapi kemungkinan dinyatakan bersalah melalui sebuah pemungutan suara legislatif, yang kemudian menyebabkan pemecatan sang pejabat.
Kembali ke awal, Fraksi Gerindra melihat banyak fakta yang terungkap dalam pemeriksaan saksi-saksi oleh Pansus Century selama ini.
Selanjutnya oleh Pansus Century tinggal menggelindingkannya melalui kesimpulan awal untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
”Sudah waktunya pemakzulan, tidak ada yang perlu ditunggu. MK sudah siap. Kita melihat ada fakta di Pansus. Bagi kami pemakzulan harus segera dilakukan,” sambung Rindoko tanpa merinci fakta apa yang terungkap dan bisa jadi alasan melakukan pemakzulan.
Meski demikian diakuinya Pansus Century memang sejauh ini belum membuat kesimpulan awal. Namun dia punya alasan untuk terus mendorong upaya pemakzulan terhadap Presiden SBY.
”Sekarang ini Pansus Century belum mengeluarkan kesimpulan, tapi rakyat sudah minta pemakzulan. Bagi kita pemakzulan harus tetap dibawa ke MK dan kita mendukung penuh untuk itu,” kata Rindoko.
Selama menyampaikan keterangan pers, Rindoko didampingi tiga politisi Gerindra lain. Mereka adalah Pius Lustrilanang (Komisi VII DPR), Fary Francis (Komisi V DPR) dan Sadar Subagyo (Komisi XI DPR).
Hingga keterangan pers berakhir tidak terlihat Ketua F-Gerindra Widjono Hardjanto dan Sekretaris F-Gerindra Desmond Mahesa. Tetapi tanda tangan keduanya tercantum dalam selebaran berkop Gerindra yang dibagikan kepada wartawan.
Inti isi dari selebaran tersebut adalah mengecam capaian program 100 Hari Pertama Pemerintahan SBY-Boedino. Di bagian akhir tertulis ”Kalau tetap tidak mendengar suara rakyat, jangan cari kambing hitam kalau rakyat mencari jalannya sendiri yaitu pengadilan rakyat”.
Indikasi SBY dalam bahaya dapat terlihat dari menggelindingnya wacana pemakzulan yang saat ini telah menjadi wacana publik secara umum. Tidak hanya Pansus Century yang mewacanakan. Beberapa pihak dari kekuatan masyarakat sipil juga tak kalah lantang menyuarakan soal pemakzulan ini.
ICW, Aliansi-aliasi masyarakat sipil serta LSM juga tak henti-hentinya mengampanyekan pemakzulan terhadap Boediono. Baik dilakukan melalui statemen-statemen media maupun aksi jalanan seperti saat peringatan 100 hari pemerintahan SBY, Kamis (29/1).
