MenkumHAM Amir Syamsuddin dan WamenkumHAM, Denny IndrayanaJAKARTA - Rapat kerja antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin dan Wamenkumham Denny Indrayana dengan Komisi III DPR --membidangi masalah hukum dan HAM-- berlangsung panas. Denny Indrayana diminta 'angkat kaki' dari ruangan Komisi III DPR oleh politisi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.
Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman kemudian meminta rapat diskor sebelum dilanjutkan melihat suhu yang makin panas. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, kemudian menuding Amir dan Denny Indrayana memiliki agenda terselubung. Dengan maksud, ingin menjatuhkan Presiden SBY dengan cara kebijakan moratorium remisi kepada narapidana kasus korupsi dan terorisme.
"Ada hidden agenda Menkumham dan Wamenkumham, menjatuhkan presiden. Mengeluarkan kebijakan ini (moratorium remisi). Kebijakan ini, tentu saja membuka ruang bagi presiden melanggar peraturan perundang-undangan," kata Ahmad Yani di DPR, Rabu (07/12/2011).
Soal moratorium remisi, menjadi perdebatan seru. Amir Syamsuddin tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan keputusannya. Hujan interupsi, pun tak terbendung memperkarakan kebijakan moratorium korupsi dan teroris yang ianggap menyalahi perundang-undangan yang ada.
Situasi panas memuncak saat Aziz Syamsuddin yang kesal dengan Denny Indrayana. Saat 'asik' mencecar Amir Syamsuddin, Denny Indrayana yang duduk bersebelahan, berbicara dengan cara berbisik
"Saya tidak izinkan Denny Indrayana berbicara. Bila perlu, keluar dari ruangan ini," hardik politisi Partai Golkar ini. Denny Indrayana terdiam.
Aziz melanjutkan argumentasinya seraya mempertegas, Denny Indrayana tak berhak berbicara "Saya tak setuju Denny yang juga bagian dari Satgas berbicara," tegas Aziz lagi.
Aziz sempat meminta kepada Amir Syamsuddin untuk menunjukkan SK menteri membatalkan SK Menkumham sebelumnya, Patrialis Akbar. Amir tak bisa menunjukkan SK yang dimaksud.
Suasana makin panas. Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo tak kalah 'garang'. Bambang, dengan pengeras suara kemudian meminta rapat distop, seraya mengusulkan agar dapat diajukan penggunaan hak interpelasi terkait kebijakan moratorum remisi koruptor dan teroris. Terlebih, Amir Syamsuddin malah meminta kepada anak buahnya untuk menjelaskan kebijakan ini.
