Lagi..Bendera Malaysia Di Bakar

Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) berunjukrasa dengan membakar bendera Malaysia di depan markas Bendera Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2012). Bendera mendesak pemerintah Indonesia memberikan protes keras terhadap kematian tiga TKI yang ditembak Polisi Malaysia.



JAKARTA - Pucuk pemerintahan dan nasionalisme elite dipertanyakan, ketika lembek menyikapi berbagai kasus pelecehan bangsa, maupun penistaan kedaulatan negara yang kerap dilakukan Malaysia.

Ini menjadi pertanda semakin merosotnya nilai nasionalisme di kalangan pemimpin nasional, dan membuat prihatin bangsa.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan saat berbicara pada diskusi publik bertema, 'Kapan Gerakan Buruh Nasional Diperingati', yang diadakan Pusat Studi Nusantara di Jakarta,Senin (30/4/2012).

Selain Syahganda, tampil sebagai pembicara di antaranya pengamat perburuhan Edy Cahyono, penggiat organisasi buruh Mohammad Roja, serta aktivis pembela Tenaga Kerja Indonesia dari Migrant care, Wahyu Susilo.

Menurut Syahganda, kepemimpinan elite nasional yang mengendalikan pusat pemerintahan dan politik kepartaian tak berperan signifikan dalam mengedepankan semangat nasionalisme, yang seharusnya merespon keras kasus-kasus ’penyeborotan’ wilayah kedaulatan negara oleh pihak Malaysia.

”Termasuk, kasus tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang diberondong tembakan lima polisi Malaysia hingga tewas mengenaskan, juga membuktikan para elite kita kehilangan jati dirinya sebagai tokoh bangsa,” jelas Suganda.

Karena itu, ia tak merasa heran mengapa Presiden Susilo Bambang Yudoyono, atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Megawati Seokarnoputri serta pemimpin partai politik lainnya tak bersuara lantang menghadapi Malaysia, terkait tragedi penembakan memilukan para TKI tersebut.

Lalainya sikap elite nasional atas kematian tiga TKI itu, tambah Syahganda, bukan lagi semata-mata lamban namun justru tergolong kurang peduli pada nasib anak bangsanya sendiri.

”Tidak ada pernyataan mengutuk, apalagi mengancam Malaysia untuk membuatnya minta maaf secara terbuka,” tandasnya.

Sementara kepantasan untuk bersikap sesuai kelaziman internasional berupa pemutusan hubungan diplomatik kedua negara, dengan didahului menarik pejabat duta besar RI di Malaysia dan mengusir duta besar Malaysia di Jakarta, juga tak pernah diisyaratkan pemerintah.

Ia lantas khawatir, ketiadaan rasa nasionalisme elite itu dapat mendorong perilaku Malaysia ataupun negara lain di dunia untuk memperlakukan Indonesia sebagai ’anak ingusan’ yang mudah dilecehkan sekaligus ditakut-takuti.