Menteri Luar Negeri Marty NatalegawaJAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri kembali menegaskan tak ada proses barter dalam pembebasan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah memberi klarifikasi, menyusul munculnya persepsi publik bahwa ketiga pegawai dibarter dengan tujuh nelayan asal Malaysia yang melakukan illegal fishing.
"Tak ada proses barter dalam proses ini. Kita hanya usahakan waktu itu bagaimana ketiganya cepat dideportesi. Bagaimana memastikan mereka dikembalikan," tuturnya dalam diskusi mingguan Polemik bertajuk "Indonesia-Malaysia: Serumpun Tapi Tak Rukun" di Warung Daun Cikini, Sabtu (21/8/2010).
Faizasyah menegaskan, pembebasan tiga pegawai DKP dan pelepasan tujuh nelayan Malaysia oleh polisi Indonesia terjadi melalui proses yang berbeda. Hanya saja, waktunya berdekatan sehingga muncul kesan seolah-olah terjadi proses barter.
"Ketujuh nelayan Malaysia di Batam, titipan DKP dan sudah mengalami proses pemeriksaan BAP oleh kepolisian. Kalau waktunya berdekatan, mungkin saja akan timbulkan persepsi. Tapi itu prosesnya berbeda," tambahnya.
Akhirnya, pegawai DKP dibebaskan setelah Kemlu rajin mengirim nota protes kepada Malaysia. Tak hanya soal pembebasan, nota protes juga terkait pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan tersebut dan Polisi Diraja Malaysia.
