JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Eminent Persons Group (EPG) Indonesia-Malaysia, Musni Umar, menyatakan dukungannya pada langkah pemerintah untuk bertindak tegas terhadap Malaysia. Namun, amat tidak setuju jika tindakan tegas dimaknai sebagai pemutusan hubungan diplomatik.
Saya dapat memastikan, pemutusan hubungan diplomatik adalah langkah yang sama sekali tidak tepat karena hampir tidak ada manfaatnya.
"Saya dapat memastikan, pemutusan hubungan diplomatik adalah langkah yang sama sekali tidak tepat karena hampir tidak ada manfaatnya, kecuali memuaskan amarah dan nafsu, yang sesungguhnya di bulan Ramadhan ini di kala umat Islam berpuasa, harus dikendalikan," ujar Musni di Jakarta, Kamis (26/8/2010).
Apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan mengeluarkan nota protes adalah langkah diplomatik yang tegas. Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah pembentukan tim investigasi bersama Indonesia-Malaysia untuk menyelidiki kebenaran tuduhan pelanggaran batas teritorial Indonesia.
Oleh karena itu, wilayah terjadinya insiden diduga daerah yang masih dipersengketakan, maka pembentukan tim perunding Indonesia yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan disambut baik Malaysia untuk merundingkan batas wilayah kedua negara adalah langkah yang tepat dan bersifat solutif supaya peristiwa serupa tidak terulang.
Mengenai demonstrasi yang dilakukan pemuda Indonesia di Kedubes Malaysia di Jakarta dan pemuda UMNO di Kedubes RI di Kuala Lumpur adalah sah karena merupakan pencerminan pengamalan demokrasi. Namun, pembakaran bendera Malaysia dan pelemparan najis dan kotoran di Kedubes Malaysia di Jakarta tidak bisa diterima karena tidak mencerminkan perilaku masyarakat yang berbudaya.
"Karena itu, harus dikecam dan diusut polisi, dan dihukum pelakunya. Jangan dibiarkan demo disertai tindakan anarkis dan brutal sebab bisa menjadi budaya yang destruktif," ujarnya.
