JAKARTA, KOMPAS.com — Ketatnya peraturan kependudukan di DKI Jakarta serta gencarnya operasi yustisi kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI (Dinas Dukcapil), terutama pasca-Lebaran, membuat warga dari beberapa daerah mengurungkan niatnya mengadu nasib di Jakarta. Alhasil, jumlah pendatang baru yang masuk Jakarta pun mengalami penurunan.
Data Dinas Dukcapil DKI menunjukkan, dalam 5 tahun terakhir ini, jumlah pendatang pasca-Lebaran cenderung mengalami penurunan. Bahkan, untuk Lebaran dua tahun terakhir, yakni 2008-2009, penurunannya cukup signifikan.
Jika tahun 2008, jumlah pendatang mencapai 100.000 orang, maka pada tahun 2009 hanya 68.000 orang. "Kami berharap jumlah pendatang pada tahun ini juga akan mengalami penurunan," ujar Gubernur Fauzi Bowo saat memimpin apel siaga kegiatan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1431 Hijriah di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/9/2010).
Untuk mengantisipasi membanjirnya pendatang pasca-Idul Fitri tahun ini, kata Fauzi Bowo, Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal para pendatang. Pemprov DKI meminta pemda ikut mengimbau penduduknya agar tidak ke Jakarta pasca-Lebaran.
Melalui imbauan itu, penduduk daerah, khususnya yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, diharapkan bisa mengerti dan mengurungkan niatnya mengadu nasib di Jakarta.
"Kami berkoordinasi dengan pemda agar menyampaikan imbauan kepada warganya, terutama yang tidak memiliki keterampilan memadai, agar tidak datang ke Jakarta," kata Fauzi Bowo.
Hal ini, menurut Fauzi Bowo, sangat perlu dilakukan mengingat jumlah penduduk Jakarta saat ini sudah sangat tinggi. Data sensus terakhir menunjukkan, jumlah penduduk DKI mencapai 9,6 juta jiwa.
Untuk itu, Pemprov DKI melakukan beberapa langkah antisipasi untuk menekan jumlah penduduk. Sebab, tanpa antisipasi yang baik, peningkatan jumlah penduduk yang luar biasa besar itu akan membawa dampak buruk bagi Ibu Kota. "Hendaknya hal ini dipahami oleh semua pihak," ujarnya.
