JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Anis Matta, membantah terlibat dalam kasus suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).
Politisi PKS malah menganggap tuduhan Wa Ode Nurhayati, yang kini jadi tersangka KPK, sebagai bentuk serangan untuk mencemarkan nama baik dirinya.
"Tuduhan menekan Menkeu, menunjukkan ketidaktahuan Wa Ode Nurhayati, dan diduga memiliki motif melakukan pencemaran nama baik, kepada saya maupun kepada pimpinan Banggar (Badan Anggaran)," kata Anis dalam jumpa persnya di DPR RI, Jakarta, Rabu (2/5/2012).
Menurut Anis, pembahasan Menteri Keuangan dengan Banggar saat itu, merupakan bentuk klarifikasi dan memang sesuatu yang biasa dilakukan. Sehingga, tidak ada hubungannya dengan kasus suap yang kini melilit Wa Ode Nurhayati.
"Ini pembahasan yang tidak ada hubungannya. Ini suap pribadi, bukan mekanisme," jelas Anis.
Saat ini, paparnya, yang harus dilakukan KPK adalah menelusuri aliran dana suap tersebut, dan bukan menelusuri mekanismenya.
"Kalau soal mekanisme, ini mekanisme biasa," cetusnya.
Dalam pembahasan PPID, Anis mengaku hanya meneruskan surat pimpinan Banggar kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Surat dari kelengkapan DPR, jelasnya, harus ditandatangani pimpinan DPR. Kebetulan, Anis menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan. Sehingga, ia harus meneruskan surat dari Banggar tersebut.
Sebelumnya, Anis mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dalam rangka menjawab surat dari Menkeu tanggal 13 Desember 2010, yang mempertanyakan mengapa tiga provinsi dan 29 kabupaten/kota yang kemampuan keuangannya tidak tinggi, tidak mendapatkan dana PPID.
Untuk menjawab hal tersebut, Pimpinan Banggar saat itu mengirimkan surat kepada pimpinan DPR tanggal 17 Desember 2010. Dalam surat itu disebutkan, penetapan daerah yang mendapat dana PPID telah final, dan tidak mungkin diubah.
