Wali Kota Solo FX Hadi RudyatmoJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono menyebut kepala daerah yang masih turun melakukan demonstrasi menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagai kepala daerah yang tidak disiplin.
Pasalnya, sistem negara telah menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pusat harus turut didukung dan dikawal para pemimpin daerah. Bukan justru ikut turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM.
“Yang begitu-gitu kepala daerah yang tidak disiplin. Mestinya disiplin itu tetap dijaga. Karena yang namanya pemerintah itu ya dari Presiden terus sampai ke kelurahan itu adalah bagian dari pemerintah. Presiden sebagai posisi tertinggi. Mestinya menegakkan disiplin,” tegasnya kepada qaerawan, saat ditemui di sela acara Rapimnas Asosiasi Pengusaha Rekanan dan Distribusi (Ardin) Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/3/2012).
Adalah lebih arif lagi disiplin jika kepala daerah itu ikut mendukung kebijakan pemerintah pusat. Misalnya dalam kebijakan kenaikan harga BBM, yang salah satu kebijakannya akan memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000, selama 6 bulan. Menurutnya lebih baik kepala-kepala daerah mengawal jalannya BLSM, supaya tepat sasaran.
“Hal-hal inilah menurut saya jauh lebih baik dilakukan pemerintah daerah. Karena tanpa peranan dan dukungan pemerintah daerah, kebijakan ini tidak akan sukses,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati anggaran kompensasi akibat kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp 30,6 triliun. Adapun anggaran kompensasi ini antara lain yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan selama 9 bulan dan lain-lain.
