MEDAN, KOMPAS.com - Moratorium tenaga kerja Indonesia ke Malaysia akan segera berakhir dan Indonesia bisa segera mengirim tenaga kerja ke negeri jiran tersebut. Indonesia mengirim 60.000 tenaga kerja ke berbagai Negara, termasuk Malaysia.
Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)
Jumhur Hidayat seusai melepas 200 tenaga kerja wanita (TKW) yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari Medan, Selasa (18/5/2010).
"Moratorium sudah hampir satu tahun. Dan sudah berkali-kali kami mengadakan perundingan dengan Malaysia. Besok (Rabu, 19/5/2010), akan ada penandatanganan antara Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia mengenai beberapa persetujuan. Setelah itu, kita boleh lagi mengirim TKW untuk PRT ke Malaysia," ujarnya.
Persetujuan yang dimaksud Jumhur adalah adanya hari libur bagi PRT. Para PRT juga harus diupah minimal sama dengan upah minimum di Malaysia dan ada pemantauan secara berkala untuk mengetahui kondisi masing-masing TKW.
Konsul Jenderal Malaysia untuk Indonesia, Norlin Othman mengatakan, moratorium TKW untuk PRT tersebut bukan keputusan Kerajaan Malaysia, melainkan keputusan Pemerintah Indonesia. "Itu keputusan one way," ujarnya. Oleh karena itu, dia lebih cenderung menyerahkan masalah tersebut kepada Indonesia.
Yang terpenting bagi Malaysia, kata Norlin, semua TKI yang masuk Malaysia mempunyai dokumen resmi dan legal. Alasannya, sebagian besar TKI yang bermasalah di Malaysia merupakan TKI ilegal, sehingga Malaysia maupun Indonesia sendiri sulit untuk membantunya.
