Unjuk rasa oleh warga Indonesia yang BAHLUL di Jakarta baru-baru ini.JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pemuda Melayu Sumatera Timur Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, masyarakat Pesisir Timur Pulau Sumatera tidak ingin berperang dengan Malaysia.
"Bisa dipastikan tidak akan ikut berperang andai terjadi perang dengan Malaysia, karena kedekatan kultural dan hubungan persaudaraan yang erat bahkan adanya proses kawin-mawin antarkeluarga di antara kedua negara yang punya budaya sama, yakni Melayu," katanya dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu (1/9/2010).
Dia mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan tindakan Lembaga Swadaya Masyarakat Bendera yang melempar Kedutaan Besar Malaysia dengan kotoran sebagai protes terhadap tindakan penangkapan petugas KKP oleh Polisi Malaysia.
"Bagi ’puak’ Melayu, tindakan melempar ’kotoran’ ke Kedubes Malaysia yang dilakukan aktivis Bendera, sesungguhnya tidak hanya pukulan bagi warga Malaysia, tapi juga melukai hati masyarakat Melayu, yang punya tradisi saling menghormati, saling menghargai, tidak menghina dina dengan cara-cara yang kurang elok," katanya.
Dia menegaskan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi masyarakat di pesisir Melayu merupakan harga mati.
"Tidak ada satu negara apapun yang berhak mengganggu kedaulatan termasuk Malaysia," kata Irgan yang juga Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun demikian, menurut dia, protes-protes yang dilakukan sebagai bentuk kemarahan harusnya tidak melampaui adat ketimuran yang selama ini dipelihara dengan baik.
Seperti diberitakan, akibat dari insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh petugas kepolisian Malaysia di Perairan Tanjung Berakit, di dekat kepulauan Bintan, yang berbatasan dengan Malaysia, terjadi protes dari berbagai elemen Masyarakat di Indonesia.
Peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2010 hingga kini masih terus menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia.
Malaysia sendiri menilai, penangkapan tersebut berada di wilayahnya dan petugas KKP yang bertugas tersebut telah melanggar daerah perbatasan.
Akibat dari peristiwa tersebut, Presiden meminta percepatan pembahasan perbatasan di kedua negara. Pertemuan Menteri Luar Negeri kedua negara direncanakan pada 6 September mendatang di Kinabalu, Malaysia.
