MEDAN - Meski mayoritas penduduknya muslim, namun, belum banyak produk di Indonesia yang bersertifikat halal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut menilai, pemerintah tidak tegas dalam pengaturan sertifikasi kehalalan sebuah produk.
"Saya sudah lama menginginkan ada UU untuk ini. Saya menganggap pemerintah itu banci. Singapura saja, yang penduduk muslimnya sedikit, sudah memberi jaminan untuk label halal, kenapa kita tidak," ujar Ketua YLKI Sumut, Abu Bakar Siddik, pagi ini.
Menurutnya, tidak hanya sebagai jaminan, sertifikasi halal juga dapat membantu pengusaha memasarkan produknya lebih luas. Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini.
Namun, kata Abu Bakar, RUU ini perlu pembahasan mendalam agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi segenap pihak. "Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasaran yang canggih, agar produk dapat benar-benar diteliti. Jangan sertifikasinya halal, tapi produknya sebenanya nggak halal, kan bahaya ini," tuturnya seraya mengatakan pengawasan juga harus diperketat terhadap rumah makan non muslim yang memasang label halal.
