Buruh dan mahasiswa demo di depan Kantor Pemkab Mojokerto, Kamis (25/8/2011).
MOJOKERTO - Puluhan buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Mojokerto, Jl A Yani, Kota Mojokerto, Kamis (25/8/2011). Mereka kecewa dengan sikap Pemkab Mojokerto yang tak tegas terhadap perusahaan yang tak memberikan tunjangan hari raya (THR).
Kekecewaan ini juga ditampakkan dari teatrikal yang digelar para mahasiswa. Pada teatrikal ini, mereka justru mengadukan persoalan THR itu kepada dukun. “Karena bupati sudah tak menggubris aduan kami, gubernur juga, apalagi Disnaker, maka terpaksa kami mengadu ke mbah dukun,” ujar Siswanto, perwakilan buruh.
Menurut Siswanto, pihaknya sudah berkali-kali mengadukan persoalan THR ini ke Disnaker Kabupaten Mojokerto dan ke Bupati Mojokerto. Namun, tak ada tanggapan dari mereka.
Aksi ini, diikuti Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI) Mojokerto, PMII, dan HMI Mojokerto. Pada kesempatan itu, mereka juga mengumumkan adanya 10 perusahaan yang memberikan THR tak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/1994. Para perusahaan ini hanya memberikan THR sebesar Rp 50.000 hingga Rp 350.000.
Dari 10 perusahaan nakal itu, tercatat sekitar 5.000 buruh yang tak menerima THR sebesar UMK senilai Rp 1.105.000 dan Kota Mojokerto sebesar Rp 835.000. Dari 10 perusahaan nakal itu, 9 di antaranya dari wilayah Kabupaten Mojokerto. Ia mendesak kepada Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa untuk segera melakukan langkah penyelesaian.
Wakil Bupati Mojokerto Choirun Nisa mengatakan, soal banyaknya perusahaan yang tak memberikan THR sesuai aturan, pihaknya akan minta Disnakertrans melakukan pendataan secara menyeluruh.
