FOTO: KISRUH - Ketua Umum PSSI Nurdin Halid (kanan) dan Sekjen PSSI Nugraha Besoes menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang kisruh Kongres PSSI di Pekanbaru, Jakarta, Senin (28/3)JAKARTA: Berlarutnya persoalan yang membelit tubuh PSSI, akhirnya mendorong pemerintah mengambil langkah tegas. Pemerintah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia-Komite Olimpiade Indonesia (KONI-KOI) kemarin menyatakan tidak mengakui lagi PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid.
Langkah itu diambil menyusul persoalan baru yang muncul akibat kegagalan pengurus PSSI Nurdin menggelar kongres di Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (26/3) lalu.
Dengan ketegasan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng sekaligus membuktikan ucapan dia sebelumnya bahwa jika pengurus PSSI masih dinilai akal-akalan dalam menyelenggarakan kongres, maka mereka akan `disemprit` dan kemudian diberi `kartu merah`.
Dalam pertandingan sepak bola, jika mendapat kartu merah berarti pemain dikeluarkan dari lapangan dan dilarang main lagi dalam pertandingan saat itu. Dengan tidak diakuinya kepengurusan PSSI di bawah komando Nurdin dan Sekjen Nugraha Besoes mulai kemarin, berarti mereka sudah mendapat `kartu merah` itu.
Keputusan itu sontak disambut gembira oleh insan sepak bola di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Bahkan sebuah kelompok pecinta sepak bola di Pasuruan akan menyembelih 10 ekor kambing sebagai bentuk syukur atas ‘kemenangan’ tersebut.
Andi yang didampingi Ketua Umum KONI-KOI Rita Subowo menilai, pengurus PSSI sudah tidak kompeten lagi. Itu bisa terlihat dari ketidakberesan dalam penyelenggaraan kongres di Pekanbaru itu.
Akibat berbagai ketidakberesan tersebut, persoalan sudah mulai muncul saat pendaftaran peserta kongres. Banyak pihak (terutama wakil klub, pengurus PSSI provinsi dan cabang) yang merasa memiliki suara sah dalam kongres PSSI, justru tak diizinkan ikut kongres. Diduga, pihak Nurdin khawatir karena para pemilik suara sah PSSI itu pada umumnya menentang kepemimpinan Nurdin.
Mereka yang ditolak mendaftar itu lantas mendobrak arena kongres, dan memaksa masuk tempat acara di ballroom Hotel Premiere. Saat itu, tidak ada satupun pengurus PSSI yang hadir yang bisa menampung uneg-uneg para peserta. Yang tejadi, justru para pengurus PSSI rapat sendiri di tempat lain (yakni di ruang VVIP Bandara Syarif Kasim, Riau) dan kemudian menyatakan kongres dibatalkan.
“Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut,” kata Menpora dengan tegas, Senin (28/3).
Andi menjelaskan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan kewenangan pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007.
Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional.
