Ilustrasi terowongan di perbatasan RI-MlaaysiaPONTIANAK, KOMPAS.com — Malaysia diduga telah mencuri batu bara di kawasan Sintang, Kalimantan Barat, dari tahun 1999 hingga 2008. Hal itu terjadi karena tambang Malaysia di Sarawak di perbatasan telah menjorok ke darat wilayah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.
Eksploitasi batu bara itu diduga terjadi di Bukit Selantik, Kawasan Kelingkang, Desa Jasa, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Padahal, lokasi itu sudah sering disurvei sebagai lahan potensi batu bara oleh Indonesia, tapi hingga kini belum ada eksploitasi.
Diam-diam Malaysia sudah lama melakukan eksploitasi di dekat lokasi tersebut. Namun, operasionalnya berada di kawasan negaranya yang berbatasan langsung dengan Sintang.
Kecurigaan itu bermula ketika banyak petugas keamanan melakukan penjagaan ketat di dekat wilayah Kranggas Gayau, Sarawak, Malaysia, yang tepat berseberangan dengan Bukit Selantik, Sintang. Padahal, di tempat itu hanya terhampar perkebunan sawit.
Tabir itu terkuak berkat seorang pemuda Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia. Ia kebetulan ikut bekerja di tempat perkebunan sawit tahun 1991. TKI tersebut memiliki saudara sepupu yang sudah menjadi warga Malaysia dan bekerja di lokasi tambang batu bara itu.
Ia terkejut ketika melihat sebuah terowongan besar yang menghubungkan antara Kranggas di Malaysia dan Desa Jasa di wilayah Indonesia. Jadi, menurut keterangan dua pemuda itu, terowongan besar menghubungkan daerah perbatasan untuk mengangkut batu bara.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar Cornelis telah mengirim surat kepada Mendagri dan meminta segera melakukan investigasi terhadap laporan masyarakat di Desa Jasa, Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.
"Pemerintah Malaysia bisa diprotes jika benar ada dugaan pencurian kawasan tambang batu bara di Kabupaten Sintang. Kalau batas negara dilanggar, tembak saja," ungkap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta, Jumat (2/7/2010), seperti dikutip surya.co.id.
Jenderal George Toisutta menegaskan hal tersebut saat peresmian Markas Komando Daerah Militer (Kodim) XII Tanjungpura di Kota Pontianak, Kalbar. Pihaknya akan segera mengecek kebenaran informasi warga Kalbar tersebut.
Surat pengaduan itu juga telah dikirim ke pemerintah pusat dan berharap agar segera disikapi serius.
Adapun Surat Gubernur bernomor 641/1013/BPKPK-KS tanggal 11 Maret 2010 dengan dasar hasil kunjungan tim dari BPKPK Kalbar ke Desa Jasa pada 19-21 Februari 2010.
