MEDAN – Banjir yang merendam ribuan rumah warga Kota Medan pada, Rabu (5/1) malam lalu menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, Sungai Babura dan Sungai Deli yang membelah Kota Medan tidak mampu menampung debit air. Bahkan, kanal sebagai pengendali banjir tidak berfungsi.
Rencananya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun waduk Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang berbiaya Rp818 miliar.
Menyikapi hal ini, DPRD Sumut berharap agar waduk Lau Simeme sebagai proyek pengendali banjir Medan atau flood control way segera terealisasi. Sebab, jika lamban atau dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan 4 juta penduduk Kota Medan akan mati akibat banjir.
“Jika terus dibiarkan, dalam beberapa tahun lagi Kota Medan akan direndam banjir dan 4 juta penduduknya akan mati,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut, John Hugo Silalahi, hari ini.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis, Balai Wilayah Sungai Sumatera II di gedung DPRD, tadi siang, Jhon Hugo, mengaku pihaknya tidak mengerti mengapa waduk Lau Simeme, yang direncanakan dibangun di Sungai Percut, Desa Kuala Dekah, Desa Sarilaba, Desa Garet, Kecamatan Sibiru-biru hingga kini masih terkatung-katung.
“Seharusnya sejak awal sudah diantisipasi bahwa Kota Medan membutuhkan bendungan yang dapat mengendalikan banjir. Tetapi yang kita lihat bendungan itu hanya sebatas rencana dan design saja. Kita tidak tahu kapan sebenarnya Lau Simeme mau dibangun,” ujar Jhon Hugo.
Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Sulastri Siregar, mengatakan pihaknya bukan tidak berusaha, tetapi sudah maksimal mengupayakan pembangunan bendung Lau Simeme.
“Masalahnya sekarang kita dihadapkan pada berbagai masalah dan kita sendiri tidak serius meresponnya. Kalau bapak tidak senang, silakan rekomendasikan ke pusat untuk mengganti saya,” tegas Yani.
Saat ini, katanya, langkah yang sudah dilakukan Balai Wilayah Sungai Sumatera II tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Sumut. “Kita berharap Komisi D juga ikut membantu mendorong pusat agar Lau Simeme secepatnya dibangun,” ujar Yani.
Yani mengatakan, pihaknya membutuhkan dana kompensasi lahan seluas 200 hektar sebesar Rp58,9 miliar. Dana tersebut sedang diupayakan untuk warga yang terkena langsung akibat dampak bendungan, dan pembebasan lahan untuk saduk wijau waduk, dan relokasi penduduk.
Menurut Yani, progress pembebasan lahannya akan dilakukan secara patungan (sharing) antara Departemen PU, Pemprov Sumut dan Kabupaten Deli Serdang. Skema pendanaan pembebasan lahanmya belum dibicarkan lebih rinci, tapi kira-kira separuhnya akan ditanggung Departemen PU.
