MEDAN - Aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Jumat (27/5/2011) diwarnai aksi penyiraman air comberan dan penutupan lambang negara Malaysia. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas perusahaan sawit asal Malaysia di Subulussalam, Aceh.
Puluhan polisi dari Polresta Medan yang berjaga-jaga tidak bisa berbuat banyak, ketika para mahasiswa membakar replika bendera Malaysia dan menyiramkan air comberan ke arah lambang Malaysia, yang ada di depan konsulat.
Air comberan itu diambil dengan bekas gelas air mineral dari parit yang ada di depan konsul, dan kemudian disiramkan beberapa kali. Seterusnya tanah yang berasal dari pot bunga yang ada di depan konsulat diambil, dan dijadikan material untuk menutup logo Malaysia.
Sementara beberapa mahasiswa beraksi dengan air comberan, yang lainnya menyerukan hidup Indonesia dan dibarengi teriakan: “Malaysia maling, Malaysia maling!”
Para mahasiswa yang melakukan aksi demo itu berasal dari Himpunan Mahasiswa Pemuda dan Pelahar Kota Subulussalam (Himappkos) Sumatera Utara (Sumut) dan Mahasiswa Peduli Masyarakat Aceh Singkil – Subulussalam, Medan. Ketika berdemo itu, jumlah mereka tak sampai 20 orang, lebih sedikit dibanding jumlah polisi yang berjaga-jaga.
Pemicu demonstrasi itu, karena kekesalasan mahasiswa dengan keberadaan PT Nafasindo/Ubertraco, perusahaan sawit asal Malaysia yang berada di Subulussalam. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyatakan perusahaan tersebut banyak menyerobot lahan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai konflik.
Sosok Mat Sobre selaku direktur justru menambah runyam masalah. Karena meski sudah berjanji di depan Gubernur Aceh akan menyerahkan hasil ulang lahan Hak Guna Usaha, ternyata mengingkari janjinya dan malahan tidak mengakui hasil pengukuran itu kepada masyarakat.
“Sengketa lahan ini sudah berjalan sembilan tahun,” kata Asmauddin, koordinator aksi demo tersebut.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta agar PT Nafasindo/Uber Traco segera menyerahkan kembali tanah rakyat sesuai dengan hasil ukur ulang yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka juga meminta Konjen Malaysia untuk mengingatkan warrganya untuk tidak berbuat zalim di Aceh.
Usai menyampaikan tuntutannya, massa kemudian membubarkan diri. Tidak ada perwakilan Konjen Malaysia yang menemui massa hingga aksi berakhir.
