NUNUKAN - Tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal yang bekerja di Sabah, Malaysia diimbau memanfaatkan program pengampunan yang ditawarkan Kerajaan Malaysia mulai 11 Juli 2011.
Hal itu disampaikan Konsul Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu, Soepono Sahid seperti dikutip dalam surat kabar Malaysia, Minggu (26/6/2011).
Ia mengatakan, warga negara Indonesia (WNI) illegal di Malaysia tidak perlu takut untuk mendaftarkan diri mengikuti program pengampunan tersebut karena sepanjang program pengampunan masih berjalan tidak akan ada tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap mereka.
“Program pengampunan ini akan memberikan manfaat secara bersama termasuk majikan di negeri ini dan kebijakan pekerja Indonesia akan dilindungi jika mendaftarkan diri pada program ini,” ujarnya,
Ia memperkirakan setidaknya terdapat 20 ribu TKI illegal di Sabah. Sebelumnya dalam program pengampunan yang berlangsung sejak tahun 2008 hingga 2009 sedikitnya telah tercatat 210 TKI illegal yang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan dokumen resmi.
Program pengampunan kepada para TKI illegal ini hanya berlangsung selama enam bulan. Pengampunan berlangsung sejak 11 Juli dengan harapan dapat mengurangi jumlah TKI illegal yang berada di Sabah. TKI illegal di Sabah yang memanfaatkan program ini rencananya dipulangkan ke Nunukan guna mengurus dokumen paspor dan ketenagakerjaan.
Program pemutihan ini meliputi enam tahap dimulai dari pendaftaran, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penangkapan dan pengusiran. Untuk melaksanakan seluruh program itu dibutuhkan waktu selama enam bulan.
Program ini tak hanya berlaku bagi WNI melainkan untuk semua pendatang asing tanpa izin di Sabah, Malaysia. Program pendaftaran dilakukan secara biometerik untuk menghindari penyalahgunaan identitas.
Program pendaftaran ini bertujuan mengumpulkan data mengenai pendatang asing tanpa izin dinegeri ini seperti informasi mengenai tempat mereka bekerja, majikan dan gaji yang diterima serta sejumlah informasi yang diharapkan dapat membantu mengatasi isu sosial dan kejahatan di negara itu.
