BANDA ACEH--MI: Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah menegaskan tidak mungkin Malaysia akan menjadikan Aceh sebagai sarang teroris karena negara tetangga tersebut sangat komit untuk membantu daerah ini membangun ekonomi yang lebih baik.
"Saya rasa sangat mustahil apabila Malaysia, khususnya Angkatan Tentara negara itu melatih teroris di Aceh," katanya kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (3/3).
Ia menyatakan hal tersebut menanggapi dan sekaligus menguatkan bantahan Menteri Pertahanan Malaysia, Achmad Zahid Hamidi, terkait dengan keterlibatan Angkatan Tentara Malaysia (ATM) dalam kegiatan pelatihan teroris di Aceh. Kabar tersebut sendiri mulai beredar setelah ditemukan beberapa seragam tentara yang mirip dengan seragam ATM di kawasan Aceh.
Klarifikasi dari Menteri Pertahanan Malaysia ini sendiri mucul terkait dengan adanya pemberitaan Kepolisian Daerah Provinsi Aceh yang menggerebek markas pelatihan teroris di kawasan hutan Jalin, Aceh Besar, Senin (22/2).
Hasbi menyatakan, Malaysia sangat komit untuk membangun Aceh, di mana pengusaha negeri jiran itu sudah siap akan menanamkan modalnya di Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, untuk membangun bunker minyak. Jadi, lanjutnya, sangat tidak mungkin negara tetangga itu akan membantu teroris di Aceh.
Menanggapi adanya dugaan teroris di Aceh, Hasbi menduga, ada kelompok tertentu yang ingin mengacaukan perdamaian di Aceh. "Saya sudah bertemu dengan Kapolda Aceh dan mendesak agar masalah ini diusut sampai tuntas dan dicari siapa di balik teroris ini. Masyarakat Aceh sudah jenuh dengan persoalan yang bisa mengganggu perdamaian ini," katanya.
Menurut Hasbi, memang kasus yang terjadi di Aceh Besar masih sebatas embrio, tapi tidak bisa dibiarkan, harus diusut sampai tuntas agar tidak meluas. Ia berkeyakinan, teroris tidak bisa berkembang di Aceh, karena selain masyarakat di "Serambi Mekkah" menentang, juga tidak ada akar sejarahnya di daerah ini.
Ketika disinggung ada kemungkinan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bermain, Hasbi menegaskan, tidak mungkin, karena mereka kini di bawah koordinasi Pemerintah Aceh.
"Memang ada sebagai mantan kombatan GAM yang belum puas, tapi kini dalam pengawasan kita, karena Pemerintah Aceh akan memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Hasbi Abdullah.
