Nuffnang Ads

SAJIAN KAMI

BERITA-BERITA KASUS JENAYAH SEKSUAL DAN BERITA-BERITA SEMASA..

Rabu, 14 November 2012

17 juta penduduk miskin di Indonesia


YOGYAKARTA - Upaya pemerintah menurunkan jumlah warga miskin di Indonesia cenderung melambat. Meski upaya penurunan yang dilakukan cukup berhasil, selama dua tahun terakhir terjadi penurunan jumlah capaian rumah tangga miskin yang dapat dientaskan.

"Ada sekira 53 persen penduduk miskin, sekira 17 juta penduduk miskin itu sama dengan 14 persen penduduk Jawa," ungkap Ketua Panitia Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Jawa Bali 2012 Tavip Agus Rayanto, hari ini.

Di tahun 2012, jumlah penduduk miskin secara nasional mencapai 29,13 juta. Bila dilihat dari sisi lapangan kerja, 56 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dan di pedesaan.

Dari sisi proses, jelasnya, penurunan angka kemiskinan masih ada disparitas yang cukup tinggi antarprovinsi. Dari sisi wilayah, pengangguran merupakan persoalan yang ada di perkotaan sementara di pedesaan masalah yang dihadapi adalah kemiskinan.

"Masih ada sembilan kabupaten tertinggal yang ada di wilayah Jawa Bali," tandas Tavip.

Sebagai informasi, pemerintah Provinsi se-Jawa dan Bali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Regional 2012 di Yogyakarta. Kegiatan berlangsung dua hari dimulai 12 November lalu dan pembukaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI Boediono.

Lebih lanjut dikabarkan, sistem distribusi bantuan beras bagi warga miskin, misalnya secara bagi rata atau bagito dinilai merugikan rumah tangga sasaran penerima bantuan. Dengan kebijakan tersebut, seharusnya setiap rumah tangga seharusnya bisa menerima 15 kilogram (kg) beras. Namun, praktiknya hanya menerima sekira lima kg beras.

Wakil Presiden RI Boediono menyebut, mekanisme bagito (dibagi roto/dibagi sama rata) menyebabkan distribusi raskin menjadi tidak tepat sasaran.

"Seharusnya rumah tangga sasaran menerima 15 kg raskin tetapi karena sistem bagito hanya menerima lima kg," ungkap Boediono usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, hari ini.

Menurut Boediono, sosialisasi di tingkat komunitas dapat dijadikan solusi perbaikan mekanisme distribusi. Namun, hingga saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum melaksanakan kebijakan pemasangan poster dan data penerima raskin yang diagendakan pemerintah sebagai transparansi distribusi raskin.

Dari hasil uji coba pemasangan poster dan data penerima raskin, tambah Boediono, terjadi kenaikan cukup signifikan jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga sasaran.

"Kalau rata-rata hanya menerima lima kg, setelah ada poster yang dipasang di daerah tersebut jumlah beras yang diterima meningkat menjadi antara 9-12 kg," tambah Boediono.

PENCARIAN DIBLOG INI

Arkib Blog

Anda juga perlu baca

Related Posts with Thumbnails

Pengikut

Test for your internet speed

Ads

Catatan Popular