BANJARMASIN | SURYA Online -: Sekitar 1,3 juta atau 50 persen dari 2,7 juta guru di tanah air belum layak mengajar. Hal itu disampaikan Ketua Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma pada acara seminar nasional IGI di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (8/3/2010).
Satria mengatakan, banyaknya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi tersebut terjadi, karena aturan penerimaan guru pada tahun-tahun sebelumnya masih sangat longgar. “Pemerintah sebelumnya asal menerima guru, tanpa ada syarat maupun aturan yang jelas, sehingga sekarang banyak guru yang pendidikannya tidak sampai sarjana,” katanya.
Kondisi tersebut, kata Satria, tentu menjadi salah satu kendala yang cukup besar untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Saat ini, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah antara lain dengan terus melakukan pelatihan dan pemberian program beasiswa pendidikan terhadap guru.
“Pemerintah menargetkan 2013 standarisasi kualifikasi dan sertifikasi guru tuntas. Namun saya kira target tersebut sulit dicapai,” papar Satria.
Menurut dia, masih sangat banyak kendala yang harus dilalui oleh pemerintah untuk penataan kualifikasi guru ini, apalagi bila menyangkut kualifikasi guru di daerah pedalaman atau terpencil hingga daerah perbatasan.
Dibanding daerah Jawa, kata dia, kualifikasi guru di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera dan daerah lainnya jauh lebih memprihatinkan lagi. “Guru-guru perkotaan saja masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi, apalagi di daerah perbatasan atau daerah terpencil,” ucap Satria.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, sejak 2009 Pemprov Kalsel berkomitmen untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun atau hingga SMA. Komitmen tersebut, imbuh Rudy, juga diiringi dengan keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas guru baik dari segi mutu pendidikan guru hingga sertifikasi guru.
Saat ini, jelasnya, Pemprov Kalsel telah melakukan kerja sama dengan FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin untuk peningkatan kualitas guru dengan biaya APBD. Bila KFIP menyiapkan dana Rp 600 juta, kita juga menyiapkan Rp 600 juta. Jadi biayanya seimbang,” kata Rudy.
Selain itu, lanjut Rudy, pihaknya juga menyiapkan asrama bagi para guru yang datang dari berbagai daerah di Kalsel yang ingin melanjutkan kuliah S-I. Ditargetkan, peningkatan standar kualifikasi guru tersebut akan tuntas pada 2013.
