Petugas di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menguji coba pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTPMALANG — Program Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang siap direalisasikan pada tahun 2011 untuk Kota Malang, Jawa Timur, terancam tak bisa direalisasikan. Pasalnya, dana yang dianggarkan tak mencukupi.
Kekurangan dana tersebut cukup "menghantui" pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Malang. "Kami dihantui kekurangan dana yang dianggarkan untuk e-KTP itu," kata Kepala Dispanduk Capil Kota Malang, Rachman Nurmala, Kamis (28/7/2011).
Rachman khawatir program e-KTP di Kota Malang itu tak bisa direalisasikan sesuai dengan yang ditargetkan. Sebab, biaya operasional yang seharusnya disediakan Pemkot Malang sebesar Rp 1,9 miliar tidak tersedia dalam APBD 2011.
"Tidak ada pos anggaran untuk e-KTP ini karena memang masih belum dianggarkan sampai saat ini. Sebenarnya, program e-KTP itu penerapannya dikendalikan oleh Kemendagri," katanya.
Pelaksanaannya pun, katanya, melibatkan banyak rekanan yang masuk dalam konsorsium. Sebab, bantuan dari pemerintah pusat untuk program e-KTP di Kota Malang hanya Rp 25 miliar.
Anggaran sebanyak itu, kata Rachman, untuk membangun jaringan dan peralatan dalam melayani e-KTP bagi sekitar 677 warga Kota Malang. "Setiap warga yang mendapatkan pelayanan e-KTP rata-rata mendapat bantuan sekitar Rp 35.000. Sehingga, total pembiayaan bantuan pusat itu sekitar Rp 25 miliar," katanya.
Sementara Pemkot Malang sendiri, katanya, harus menyiapkan dana untuk operasionalnya. Dana yang dibutuhkan, kata dia, sekitar Rp 1,9 miliar. Dana sebanyak itu dialokasikan untuk menambah daya listrik di tiap-tiap kecamatan, cetak undangan, dan honor bagi 100 operator serta tenaga penunjang.
"Meski dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1,9 miliar, menurut perhitungan realistis kami hanya sekitar Rp 1,7 miliar. Makanya, kami mengajukan sebanyak itu. Apalagi, dalam APBD sudah ada anggaran sekitar Rp 185 juta. Sehingga, kebutuhan yang harus diajukan lewat PAK nanti sekitar Rp 1,5 miliar," jelasnya.
Ironinya, PAK itu baru dibahas sekitar September atau Oktober 2011. Padahal, program e-KTP itu sudah dijadwalkan mulai 1 Agustus 2011 mendatang. "Ini yang membuat kita harus putar otak dan saya khawatir tak bisa direalisasikan," katanya.
