JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi dan Anggaran (Fitra) merilis data soal perkiraan pendapatan yang diperoleh seorang gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Berapa jumlahnya?
Koordinator Fitra Ucok Sky Khadafi mengatakan dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2000 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya diatur gaji pokok gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Selain itu, ada juga tunjangan jabatan yang diatur Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
"Gaji pokok Rp 5.400.000 ditambah tunjangan, jadi sekitar Rp 8 jutaan gajinya," kata Ucok saat berbincang lewat telepon, Selasa (2/10/2012).
Gajinya kecil? Tunggu dulu. Menurut Ucok, masih ada pendapatan lain yang diperoleh gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, yakni dari persentase pendapatan daerah dan pajak. Khusus untuk tahun 2012, anggarannya mencapai Rp 15,7 miliar.
"Hal itu diatur di UU Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. Diatur juga di UU Pemda," kata Ucok.
"Total Rp 15,7 miliar kalau dibagi 12 bulan, per bulannya bisa dapat sekitar Rp 700 jutaan," sambungnya.
Uang sebanyak itu diberikan kepada gubernur dan wakil gubernur sebagai tunjangan. Sekaligus juga untuk dana operasional kegiatan.
"Inilah untungnya kepala daerah. Kalau pendapatan daerah besar, maka pendapatan gubernurnya pun besar. Ke depan, cara ini harus diubah," tegasnya.
Sekda Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, tak membantah data Fitra tersebut. Menurut dia, gubernur memang mendapat gaji sekitar Rp 7-8 juta per bulan. Namun ada juga pendapatan lain.
"Itu juga dihitung dari APBD. Jadi total operasional gubernur dalam setahun misalnya sekian, langsung dibagi 12, soalnya itu bukan persoalan baru," jawabnya saat ditemui di sela-sela acara Pemprov DKI di Hotel Borobudur, Jakarta.
