MEDAN - Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Utara (MUI Sumut) mendesak agar Masjid Al-Ikhlas Jalan Timor dibangun kembali di lokasi semula. Dan menolak untuk merekolasi bangunan Masjid yang dirobohkan Kodam I Bukit Barisan (BB) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "Sepanjang ini, tak ada kesepakatan itu (relokasi), " ujar Ketua MUI Sumut, Arso, tadi malam.
Pada kesempatan itu Arso meluruskan pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, di salah satu harian Nasional edisi 13 Juli 2011, yang menyebut adanya kesepakatan mengenai relokasi Masjid Al-Ikhlas.
“Berdasarkan keputusan dan fatwa MUI Sumut, status masjid itu adalah wakaf karenanya tak boleh dibongkar dan direlokasi,” tegasnya tadi malam. Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al- Ikhlas juga membantah adanya pertemuan dan kesepakatan dengan Kodam I Bukit Barisan untuk merelokasi masjid itu.
"Kita tidak tahu menahu dan tidak dilibatkan, " ujar Sekretaris BKM Al-Ikhlas, Leo Imsar Adnans. Dalam siaran pers tertulisnya kepada Wartawan Leo mengatakan, hingga saat ini tidak ada kesepakatan apa pun mengenai relokasi. Sebaliknya, sebagian besar ormas Islam meminta agar masjid tersebut dibangun kembali di lokasi semula. Menurut Leo, terdapat 29 ormas yang menyatakan hal itu.
Leo mengatakan relokasi adalah opsi yang ditolak oleh sebagian besar masyarakat Sumut. Sebab, memindahkan masjid akan kontraproduktif dan tak menyelesaikan masalah. Ia mencontohkan, Masjid At-Thoyyibah di Jl Multatuli, Medan, yang direlokasi ke tempat lain setelah dirobohkan oleh pihak pengembang. Ternyata, di tempat yang baru, Masjid At-Thoyyibah tak lagi dipergunakan oleh masyarakat sekitar mereka yang menentang masjid tersebut dipindah.
Karena itu, kata Leo, satu-satunya opsi bagi Masjid Al-Ikhlas adalah dibangun kembali di tempat semula. "Kita tidak ingin lagi ada masjid yang seenaknya digusur oleh pengembang.
